Sumbar Minta Presiden Batalkan Pemotongan TKD untuk Bencana

cocoonfamilysupport.org – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, meminta agar pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,6 triliun yang direncanakan untuk tahun 2026 dibatalkan. Permintaan ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan dalam konteks upaya penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.

Dalam pernyataannya di Padang, Kamis, Mahyeldi menjelaskan bahwa Sumatera Barat saat ini sangat memerlukan dukungan finansial untuk menangani bencana. Kerusakan akibat bencana hidrometeorologi ini sangat signifikan, mencakup 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, dan 317 unit rumah hilang. Selain itu, 94 jembatan rusak dan berbagai ruas jalan juga terdampak.

Gubernur menambahkan bahwa pengembalian efisiensi anggaran itu sangat penting guna mempercepat pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur daerah yang terkena dampak. Kerusakan yang luas memerlukan perhatian dan alokasi dana yang besar agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terjamin dan akses bantuan bisa dibuka dengan cepat.

Mahyeldi juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga sosial. Meskipun banyak bantuan yang mengalir, pemulihan ekonomi serta perbaikan infrastruktur jangka panjang masih menjadi tantangan besar, yang akan membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan pemotongan anggaran TKD mencakup 19 kabupaten dan kota, termasuk Provinsi Sumatera Barat, dengan total mencapai Rp2,6 triliun. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi meskipun di tengah tantangan yang ada.